Transparansi pemerintahan menjadi isu krusial dalam mewujudkan tata kelola yang baik (good governance). Masyarakat modern mengharapkan hubungan yang transparan serta interaktif dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai transparansi adalah melalui implementasi data terbuka. Data terbuka adalah data yang dapat digunakan secara bebas, dimanfaatkan, dan didistribusikan kembali oleh siapa pun tanpa syarat, kecuali dengan mengutip sumber dan pemilik data.
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Indonesia telah memperkuat transparansi pemerintahan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini mewajibkan setiap badan publik menyediakan informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. Undang-undang ini menimbulkan perubahan paradigma, di mana data yang dulunya tertutup menjadi selalu terbuka.
Implementasi E-Government dan One Data Policy
Untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka, diperlukan reformasi sistem dan pola kerja, terutama dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government). Pelaksanaan e-government terkait Keterbukaan Informasi Publik dilakukan dengan sistem one data policy atau kebijakan satu data. Format data dapat saling diakses oleh setiap kementerian dan lembaga sehingga dapat menghapuskan ego sektoral perihal data.
Manfaat Data Terbuka
- Meningkatkan Akuntabilitas: Data terbuka memberdayakan masyarakat untuk memantau hasil pemilihan dan kinerja pemerintah.
- Partisipasi Masyarakat: Dengan data terbuka, masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan layanan publik yang lebih baik.
- Inovasi Sosial dan Ekonomi: Data terbuka dapat meningkatkan inovasi sosial dan ekonomi masyarakat.
Satu Data Indonesia
Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Prinsip-prinsip Satu Data Indonesia meliputi standar data, metadata, interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi dan/atau data induk.
Contoh Implementasi
DKI Jakarta telah merasakan manfaat dari data terbuka. Melalui Unit Manajemen Smart City DKI Jakarta, data digunakan dengan lebih baik untuk meningkatkan pelayanan publik. Portal data resmi dibuka untuk umum, menyediakan ribuan dataset dari berbagai lembaga pemerintah pusat dan daerah.
Kesimpulan
Data terbuka memainkan peran penting dalam mendorong transparansi pemerintahan. Dengan adanya keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan mengawasi kinerja pemerintah. Implementasi e-government dan one data policy adalah langkah penting dalam mewujudkan transparansi yang lebih baik.
Baca juga: seputar lumbung data